PPATK: Ada Rekening Pejabat Daerah yang Terindikasi Korupsi


Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya ribuan rekening tak wajar milik pejabat daerah. PPATK mencurigai sebagian rekening itu terindikasi korupsi. “Ya kemungkinan besar, sebagian ada indikasi tindak pidana korupsi karena terkait unsur adanya potensi yang dapat merugikan keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kepada detikcom, Rabu (15/6/2011). Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya ribuan rekening tak wajar milik pejabat daerah. PPATK mencurigai sebagian rekening itu terindikasi korupsi. “Ya kemungkinan besar, sebagian ada indikasi tindak pidana korupsi karena terkait unsur adanya potensi yang dapat merugikan keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kepada detikcom, Rabu (15/6/2011). Subintoro memastikan, berdasar penyelidikan KPK, uang yang disimpan pejabat daerah di sejumlah rekening itu asalnya berasal dari dana negara. “Keuangan negara tersebut dapat berasal dari APBN maupun APBD,” tuturnya. Sebelumnya Mendagri menyatakan tidak akan diam saja terkait temuan ribuan rekening tidak wajar yang disinyalir milik pejabat daerah. Mendagri masih menunggu data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menertibkan. “Saya baru akan diberikan oleh PPATK datanya. Setelah itu baru akan kita dalami,” kata Mendagri Gamawan Fauzi saat dikonfirmasi detikcom. Rekening mencurigakan itu ditengarai bukan hanya milik kepala daerah, tetapi juga bendahara daerah, pimpinan proyek, dan pejabat lain. Rata-rata bahkan ada empat rekening pejabat bermasalah di tiap provinsi. (ndr/nrl) Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook Subintoro memastikan, berdasar penyelidikan KPK, uang yang disimpan pejabat daerah di sejumlah rekening itu asalnya berasal dari dana negara. “Keuangan negara tersebut dapat berasal dari APBN maupun APBD,” tuturnya. Sebelumnya Mendagri menyatakan tidak akan diam saja terkait temuan ribuan rekening tidak wajar yang disinyalir milik pejabat daerah. Mendagri masih menunggu data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menertibkan. “Saya baru akan diberikan oleh PPATK datanya. Setelah itu baru akan kita dalami,” kata Mendagri Gamawan Fauzi saat dikonfirmasi detikcom. Rekening mencurigakan itu ditengarai bukan hanya milik kepala daerah, tetapi juga bendahara daerah, pimpinan proyek, dan pejabat lain. Rata-rata bahkan ada empat rekening pejabat bermasalah di tiap provinsi. (ndr/nrl) Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: